Beranjak dari berbagai kebingungan pada sebagian besar masyarakat Indonesia pada kasus Nazaruddin dan partai berkuasa Demokrat, dan kenapa tiba-tiba ketua DPR Marzuki Alie melontarkan statement pembubaran KPK sebagai institusi yang diharapkan dapat membongkar kemelut korupsi sistemik yang melanda negeri ini, dimana "dicurigai" dilakukan oleh para elit sekaligus pembesar partai berkuasa.
“KPK adalah lembaga ad hoc. Kalau lembaga ad hoc ini sudah tidak dipercaya, apa gunanya kami dirikan lembaga ini? Nyatanya, tidak membawa perubahan juga. Jadi, lebih banyak manuver politik daripada memberantas korupsi,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (29/7/2011).
Sontak sekali, pernyataan anggota dewan Pembina PD tersebut menghasilkan ekspresi beragam dari beberapa elit partai persaing dan PD sendiri, geram, lucu bahkan terdapat beberapa kubu anggota DPR untuk menggalang mosi tidak percaya terhadap sang pemimpin tertinggi di lembaga legislatif tersebut.
Aneh bukan?
KPK didirikan sebagai lembaga ad hoc kurang lebih atas dasar pemukulan tabuh genderang perang terhadap Korupsi yang ditabuh oleh SBY sebagai slogan politiknya, menghipnotis mayoritas penduduk Indonesia yang sedang kebingungan atas berbagai masalah yang dihadapi karena tingginya angka korupsi di negeri ini dan berhasil membawanya pada kursi kekuasaan untuk keduakalinya.
Ketidak percayaan terhadap lembaga hukum kejaksaan dan institusi Polri juga ikut andil bagi pembentukan KPK itu sendiri, sehingga memerlukan lembaga yang benar-benar independent untuk memberantas korupsi. Namun dalam perjalanannya mengalami berbagai kejadian, mulai dari kerapuhan iternal hingga rongrongan pihak eksternal dengan berbagai kepentingan.
Terpaan angin badai politik dengan aroma haus kekuasaan dan berbagai motif kepentingan individu maupun golongan berakibat pada tingginya tuntutan kinerja dari KPK. Sehingga banyak sekali serangan-serangan yang ditujukan pada lembaga ad hoc independent ini. Sehingga secara kasat mata dapat ditarik hipotesa bahwa siapapun yang tidak setuju dengan keberadaan KPK, berarti tidak memusuhi atau "pro" korupsi. Dalam pembahasan ini perlu diperhatikan bahwa penulis tidak mengatakan bahwa Marzuki Alie "pro" korupsi atau ada upaya untuk melindungi koruptor dengan pembubaran KPK. Tapi dalam kancah perpolitikan kapitalis seperti ini semuanya serba memungkinkan.
Aneh, di tengah berkecamuknya kasus korupsi yang mendera kader PD, kenapa anggota pembina PD sekaligus orang nomor satu di tingkat legislatif melempar bola api liar di tengah panasnya hiruk pikuk persaingan politik menuju 2014. Meskipun muungkin Marzuki Alie tidak bermaksud untuk membubarkan secara seirus namun hal ini dapat saja menjadi berkah bagi lawan politik untuk melibas habis kepercayaan masyarkat pada PD.
Kasihan Rakyat
Kasihan Rakyat
Sungguh kasihan nasib rakyat negeri ini, 66 tahun silam sudah memproklamasikan kemerdekaan, melewati fase reformasi, berkali-kali ganti pemimpin, kabinet, amandemen undang-undang serta berbagai kebijakan. namun tak kunjung berubah pada perbaikan. Semua menuju pada kemunduran. Baik memang namun hanya dalam hitungan angka dan pola permainannya, katakan saja pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo via metrotvnews.com yang mencapai 6,1 persen dan menurangi angka kemiskinan cuma 1 persen dari tahun sebelumnya. Lalu dimana korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan atau kesejahteraan, sejatinya pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi posotif dengan kesejahteraan rakyat. Namun sayang pertumbuhan itu tak banyak berdampak bagi tingkat kesejahteraan rakyat.
Pertumbuhan ekonomi saat ini dilihat dari adanya tingkat konsumsi yang tinggi pada segelintir orang, bisa dilihat bagaimana peningkatan penjualan barang otomotif berkelas yang mencapai angka 73,3% (04/08/2011, m.inilah.com), pertumbuhan juga terjadi karena banyaknya investasi asing dalam valas yang kita tahu semua itu hanya akan menyebabkab buble economic, sekedar pengetahun seperti yang diungkapkan oleh PMA via bisnis.vivsnews.com (20 April 2011) bahwa investasi asing per triwulan I 2011 meningkat 11,8 persen dari Rp 35,4 triliun menjadi Rp39,5 triliun. Semua itu sudah jelas mengindikasikan ketidak sesuaian dengan konsep dasar ekonomi kapitalis sendiri dimana dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dihitung dari PDB. Bukankah ini sebuah kebohongan?. Fakta tersebut juga mengindikasikan bahwa perekonomian tumbuh hanya pada segelintir orang saja dan jelas belum merata.
Rakyat disibukkan bagaimana dapat bertahan hidup, entah bagaimana kualitas hidupnya, bagimana pendidikannya, belum lagi berbicara pada tataran aqidah. Terciptanya mental "asalkan bisa hidup aja udah syukur", itulah realita sekarang, mungkin juga para pembaca juga demikian. Belum lagi kita berbicara lebih jauh pada bidang pendidikan, kesehatan atau bahkan rakyat saat ini karena sibuk untuk bertahan hidup lupa untuk beribadah. Na'udzubillahi mindzalik.
Lalu dimana para penguasa negeri ini? Mengapa setiap kita melihat mereka hanya disibukkan dengan urusan internal partai, disibukkan menutupi keburukan individu, disibukkan dengan manuver perang politik demi kekuasaan, dan lalai akan urusan rakyat.
Inilah politik kapitalis, politik menjadikan kekuasaan sebagai tujuan dan alat meraup keuntungan bagi individu dan golongan. Sangat berbeda dengan politik Islam dimana menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk mengayomi rakyat, memajukan tingkat pemikiran, meningkatkan kualitas hidup serta menigkatkan dan melindungi kualitas akidahnya.
Bila para elit hanya disibukkan dengan urusan golongan atau internal partai lalu kapan mereka akan mengurus kepentingan rakyat, lalu mau dibawa kemana negeri ini?
Pertumbuhan ekonomi saat ini dilihat dari adanya tingkat konsumsi yang tinggi pada segelintir orang, bisa dilihat bagaimana peningkatan penjualan barang otomotif berkelas yang mencapai angka 73,3% (04/08/2011, m.inilah.com), pertumbuhan juga terjadi karena banyaknya investasi asing dalam valas yang kita tahu semua itu hanya akan menyebabkab buble economic, sekedar pengetahun seperti yang diungkapkan oleh PMA via bisnis.vivsnews.com (20 April 2011) bahwa investasi asing per triwulan I 2011 meningkat 11,8 persen dari Rp 35,4 triliun menjadi Rp39,5 triliun. Semua itu sudah jelas mengindikasikan ketidak sesuaian dengan konsep dasar ekonomi kapitalis sendiri dimana dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dihitung dari PDB. Bukankah ini sebuah kebohongan?. Fakta tersebut juga mengindikasikan bahwa perekonomian tumbuh hanya pada segelintir orang saja dan jelas belum merata.
Rakyat disibukkan bagaimana dapat bertahan hidup, entah bagaimana kualitas hidupnya, bagimana pendidikannya, belum lagi berbicara pada tataran aqidah. Terciptanya mental "asalkan bisa hidup aja udah syukur", itulah realita sekarang, mungkin juga para pembaca juga demikian. Belum lagi kita berbicara lebih jauh pada bidang pendidikan, kesehatan atau bahkan rakyat saat ini karena sibuk untuk bertahan hidup lupa untuk beribadah. Na'udzubillahi mindzalik.
Lalu dimana para penguasa negeri ini? Mengapa setiap kita melihat mereka hanya disibukkan dengan urusan internal partai, disibukkan menutupi keburukan individu, disibukkan dengan manuver perang politik demi kekuasaan, dan lalai akan urusan rakyat.
Inilah politik kapitalis, politik menjadikan kekuasaan sebagai tujuan dan alat meraup keuntungan bagi individu dan golongan. Sangat berbeda dengan politik Islam dimana menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk mengayomi rakyat, memajukan tingkat pemikiran, meningkatkan kualitas hidup serta menigkatkan dan melindungi kualitas akidahnya.
Bila para elit hanya disibukkan dengan urusan golongan atau internal partai lalu kapan mereka akan mengurus kepentingan rakyat, lalu mau dibawa kemana negeri ini?
0 comments:
Posting Komentar